JAKARTA-RADAR BOGOR, Kementerian BUMN menginstruksikan para Perusahaan BUMN untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM.
Hal ini sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi, dimulai dari UMKM.
“Sebagaimana arahan Presiden Jokowi kepada kementerian untuk membeli dan belanja produk UMKM di anggaran 2020, ada alokasi sekitar Rp307 triliun; ini yang penting untuk dioptimalkan dari belanja kementerian/lembaga,” ujar MenkopUKM Teten Masduki dalam acara Percepatan Perputaran Ekonomi Lokal, Launching Bela Pengadaan dan Laman UMKM serta Pasar Digital UMKM secara virtual di Jakarta, Senin (17/8/2020).
Namun katanya, kebijakan tersebut tetap butuh afirmasi dari semua K/L, dan telah berkomunikasi intensif tentang peluang UMKM.
Antara lain melalui laman e-catalog UMKM Bela Pengadaan Langsung dan Pengadaan Langsung secara elektronik, dan inisiasi tambahan laman e-katalog sejak akhir 2019.
Sebagai bentuk keberpihakan ke UMKM, agar bisa bermain di level yang sama, dan tidak harus berhadapan langsung dengan usaha besar.
Di tempat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, peran BUMN di tengah pandemi Covid-19 adalah memberikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menegaskan, proyek strategis tetap dijalankan.
“Suka tidak suka, saat ini apa yang dilakukan pemerintah dan BUMN adalah upaya penyeimbang BUMN. Dengan KemenkopUKM, BUMN tak hanya membantu pendanaan ultra mikro, tetapi juga terus membuka akses lebih besar lagi; contohnya PaDi, bagi pengadaan barang mulai dari Rp250 juta hingga Rp4 miliar tidak ada lagi BUMN yang ikut tender. Kami membangun ekosistem yang sehat untuk UMKM,” jelasnya.