BOGOR-RADAR BOGOR,Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama melalui open biding atau lelang jabatan. Seleksi dilakukan untuk mengisi bangku kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong.
Teranyar Panitia Seleksi (Pansel) sudah dibentuk untuk menentukan tahapan kegiatan.Sekda Kota Bogor, Ade Sarip menjelaskan, saat ini lelang jabatan sudah proses pengumuman dan pendaftaran, dan masuk tahapan sosialisasi dengan memunculkan pengumuman di sejumlah media.
Menurutnya, dibukanya pengumuman open bidding tersebut berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN, untuk itu untuk menindak lanjutinya Pansel membuat persyaratan dan kriteria calon pejabat yang nanti mengisi kekosongan tujuh OPD tersebut.
“Ada empat anggota Pansel, dan saya ketua panselnya,” ujarnya. Ade sendiri menegaskan jika Tim Pansel mengedepankan azas profesional dan transparan, sehingga seleksi open bidding ini terbuka untuk umum.
“Sudah terbukti tidak ada kepentingan siapapun, walikota saat rapat dengan dinas sudah menyampaikan jangan juga berfikir karena sudah menjadi Plt dan langsung bisa terpilih, pak wali kota itu objektif,” ujarnya.
Ia mengingatkan kepada seluruh calon peserta open bidding agar mengedepankan pelayanan masyarakat Kota Bogor. “Urusan jabatan itu sementara, terpenting bagaimana bekerja untuk melayani,” imbuhnya.
Dengan lelang jabatan secara terbuka ini, Ade menginginkan siapapun yang terpilih figurenya yang lebih baik dan mau mendukung dan berlari seperti yang digaungkan wali kota Bogor.
“Saya punya harapan yang terpilih orang-orang dalam, kan mereka tahu tentang Bogor, mengerti kinerja pimpinan dan visi misi RPJMD Pemkot Bogor bagaimana,” pintanya.
Sebelumnya, Pemkot Bogor menargetkan open bidding atau lelang jabatan dilakukan bulan ini, sehingga bangku kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong, bakal terisi Maret. “Tujuh OPD nanti bakal open bidding,” ujar Wali Kota Bogor, Bima Arya kepada Radar Bogor.
Pasca perombakan besar-besaran pada susunan OPD, akhir 2018 kemarin, Bima bakal lebih selektif dan membuat kontrak kerja. Sehingga, tak menutup kemungkinan jika ada pejabat yang tak berprestasi bakal “dipecat”.
“Setiap point ada kontrak kinerja semuanya. Jadi kalau tidak bisa memenuhi target tertentu ada konsekuensi yang disepakati, ya (dimutasi kembali,red), nanti dibuat opsionalnya,” ujarnya.
Untuk diketahui, tujuh jabatan eselon II, yang belum terisi yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi).(ded/c)