JAKARTA-RADAR BOGOR, Indonesia mengumumkan Covid-19 telah menginfeksi pada awal Maret 2020. Terkait hal tersebut, banyak kebijakan pembatasan yang dilakukan, termasuk untuk dunia pendidikan. Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hasan Chabibie mengatakan bahwa semua perencanaan yang telah dirancang babak belur akibat pandemi Covid-19.
“Pada Maret itu terjadi pandemi dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa kesehatan adalah hukum tertinggi, semua bisa di-hold, mana yang harus didahulukan dan diutamakan, yang dipentingkan adalah keselamatan bangsa dan negara dalam hal ini adalah masyarakat,” tuturnya dalam webinar Refleksi Pendidikan Akhir Tahun di Masa Pandemi, Kamis (31/12).
Arahan itu pun menjadi dasar penutupan sarana pendidikan. Sebab, aktivitas pendidikan merupakan tempat berkumpulnya orang dan akhirnya dengan terpaksa dilakukan pelarangan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
“Di sekolah itu bisa seribu atau dua ribu, di pondok pesantren malah bisa sampai 10 ribu sampai 15 ribu santrinya, kumpul semua di satu titik. Sementara salah satu langkah mitigasi adalah mengurangi kerumunan dalam jumlah besar, bagaimana mungkin ngga ada kerumunan, pasti ada kerumunan di sekolah dan pontren. Akhirnya dengan berat hati, semua aktivitas belajar mengajar dilangsungkan dari rumah,” ucapnya.
Terkait hal itu, pelajar mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan merasa kesulitan dalam menjalankannya. Khususnya menyangkut kuota data, mengingat krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat daya beli rendah, masyarakat pun lebih mementingkan kebutuhan dasarnya dibandingkan kuota data.
“Boro boro membeli pulsa, yang menjadi pikiran orang adalah bagaimana bisa bekerja, makan dan sehat itu sudah alhamdulillah. Ini menjadi salah satu handicap juga ketika daya beli turun, ketergantungan kita terhadap kuota dan proses pembelajaran online tinggi, ini menjadi problem yang harus diselesaikan,” terang Hasan.
Dia juga meminta pihak terkait untuk tetap menjalankan gotong-royong dalam masa krisis seperti ini. Sinergi semua pihak diperlukan demi terciptanya lingkungan belajar yang aman, sehat dan nyaman.
“Soal pendidikan, ada sekolah, masyarakat, guru, orang tua sampai siswa dan itu harus sejalan kalau mau dunia pendidikan kita baik. Ngga mungkin hanya menyerahkan secara sepihak, kepada kebijakan Kemendikbud atau aktivitas di sekolah, sementara orang tua dan siswa tidak punya awareness (kesadaran) yang sama,” pungkasnya. (jawapos)