JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk memulai kembali pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2021.
Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah (pemda) untuk membuka sekolah mulai dari TK sampai SMA.
Menyongsong dibukanya sekolah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan penyelenggara pendidikan membuat peta zona kerawanan Covid-19 secara detail.
Pemetaan secara detail tersebut perlu untuk dilakukan. Sebab, tiap daerah memiliki kondisi yang mungkin tak terdeteksi.
Dia memisalkan, apabila satu daerah ditetapkan sebagai zona merah, maka bisa jadi ada wilayah zona hijau di dalamnya, begitu juga sebaliknya.
“Sebetulnya kepala daerah dan pemerintah daerah harus berani mengambil langkah yang cermat dan mengambil keputusan terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar ini,” ujar dia melalui siaran pers, Rabu (9/12).
Mantan Mendikbud ini mengatakan, semakin lama anak-anak tidak bersekolah, maka moral dan perilaku anak bisa terus merosot.
Karena itu, dia meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah bisa mempersiapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti menyiapkan tempat cuci tangan, meminimalisir agar murid-murid tidak berkerumun, dan menyediakan masker untuk murid-murid.
Penerapan protokol 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan serta menghindari keramaian pun perlu diterapkan dan diawasi seketat mungkin.
“Patuhi protokol sebaik mungkin. Kalau itu dilakukan saya yakin sekolah-sekolah masih bisa jalan. Jika suatu saat ada kasus di sekolah segera ditangani dengan baik terutama dengan melibatkan satgas Covid-19 setempat,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir meminta agar pemda bersama pihak sekolah untuk menyediakan masker khusus yang sesuai dengan ukuran anak-anak. Hal itu agar di sekolah mereka tetap aman dan terselamatkan dari Covid-19.
“Presiden juga mewanti-wanti dalam rapat kabinet terbatas untuk segera memproduksi masker untuk anak-anak. Mulai dari anak TK, SD, SMP, yang ukurannya jarang. Karena itu segera perlu diproduksi,” pungkasnya. (jawapos)