Anwar melanjutkan, yang lebih menyedikannya lagi, dengan biaya politik yang sekarang ini sangat mahal, sementara oligarki politik tidak punya uang banyak untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik mereka masing-masing. Alhasil mereka pun terpaksa meminta bantuan kepada para pemilik kapital atau sebaliknya.
“Sehingga bak kata orang bijak, bila hal seperti itu yang terjadi, maka yang meminta-minta dan atau yang diberi bantuan tersebut tentu akan bisa di perintah-perintah dan ditawan oleh yang memberi bantuan atau oleh para pemilik kapital tersebut,” ujar dia.
Kata dia, dari sudut pandangnya, hal itu terjadi dalam rapat kemarin. “Saya lihat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini situasi seperti itulah yang sangat-sangat tampak oleh saya, sehingga UU ini benar-benar kelihatan lebih banyak membela kepentingan pemilik modal dan sangat mengabaikan kepentingan rakyat luas,” pungkasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya pra-pengesahan RUU, salah satu anggota Fraksi Demokrat, yaitu Irwan Fecho hendak menyuarakan pendapatnya untuk diminta penundaan pengesahan dalam rapat kemarin.
Akan tetapi hal tersebut tidak diterima, khususnya dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan Ketua DPR Puan Maharani dengan mematikan mikrofon ketika Irwan berbicara.
Tindakan mematikan mikrofon itu tidak hanya sekali, Sekretaris Fraksi Demokrat Marwan Cik Hasan sebelumnya juga merasakan hal yang sama. (jpg)