Solusi lainnya, terus digodok Disdik selama masa pandemi ini. Sistem PJJ sudah diatur mekanisme dan teknisnya agar tak menyulitkan siswa dan orang tua.
Selain itu, bantuan dari penyedia layanan telekomunikasi juga sempat mampir kepada Disdik dengan menawarkan kartu perdana gratis senilai 10 GB. Peluang semacam itulah yang tentu harus disikapi oleh pemkab.
“Kalau semisal solusi untuk yang tidak punya handphone, ya kayaknya agak sulit ya. Karena begitu ada bantuan HP, bisa saja semua menyatakan tidak punya hape. Sedangkan kalau bantuan berupa kuota data (dari Kemendikbud) itu tidak melihat apakah miskin atau tidak. Semuanya dapat, berdasarkan data dapodik,” beber Atis, kemarin.
HIngga kini, bantuan kuota data bagi pelajar itu juga belum dirasakan secara menyeluruh. Para orang tua maupun pelajar masih harus mengandalkan kocek pribadi.
Lantaran proses pendataan nomor terlepon lewat dapodik itu masih sementara berlangsung. Subsidi paket data juga menjangkau para guru dengan bantuan sebesar 42 GB.
Salah satu orang tua murid, Reza pun mengakui, bantuan paket data dari Kemendikbud belum diterimanya. Ia juga punya anak yang menjalani pembelajaran secara online. Hanya saja, sekali-kali guru datang ke rumah untuk memberikan pembelajaran secara luring.
“Belum ada (turun bantuan itu). Anak-anak masih sistem belajar online. Atau biasanya dikumpulkan semacam belajar kelompok dan nanti gurunya yang datang ngajar dan kasih tugas,” ungkap warga asal Sukaraja ini. (mam)