JAKARTA-RADAR BOGOR, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait, meminta publik agar ikut mengawasi secara ketat anggaran kuota internet Rp 9 triliun.
Uang itu digelontorkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Menurut Viktor, anggaran ini sangat besar, karenanya sangat dibutuhkan peran serta masyarakat sehinggga harus dipastikan sampai ke tujuan yaitu siswa dan guru.
“Harapnnya benar-benar bermanfaat membantu masyarakat di tengah kesulitan saat ini,” kata Viktor dalam keterangan tertulisnya pada Jawapos.com, Senin (31/8/2020).
Viktor juga menuturkan, pihaknya mengapresiasi Kemendikbud yang mau menggelontorkan anggaran kuota internet sebesar Rp 9 triliun itu. Karena program itu diharapkan menjadi solusi dalam membantu siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dalam pembelajaran daring.
“Namun tetap harus diawasi ketat, sehingga dana ini benar-benar sampai ke tujuan. Di samping dana ini rawan menyimpang, tidak tepat sasaran , menguntungkan segelintir orang, dan mengundang banyak perdebatan karena disinyalir menyalahi aturan,” kata Viktor.
Ia mengambil contoh, Mendikbud Nadiem Makarim pernah menjadi sorotan usai Gojek dengan dompet digitalnya, GoPay, menjadi salah satu alternatif saluran pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Nadiem diketahui merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek.
Selain itu, kata Viktor, Nadiem juga menjadi sorotan lantaran polemik pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP). Tiga organisasi besar, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memutuskan keluar dari POP.
Salah satu yang menjadi alasan ketiganya memutuskan keluar dari POP adalah proses seleksi yang tidak transparan. Ditambah lagi, adanya Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tercatat masuk daftar organisasi POP.
Menurutnya, pertaruhan Nadiem sebenarnya bukan dalam memperjuangkan sehingga dana atau anggaran itu ada, namun lebih kepada bagaimana dana bantuan ini benar-benar bisa bermanfaat sampai ke tujuan dan tidak melanggar ketentuan yang ada.
“Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang nantinya dalam penyaluran anggaran Rp 9 triliun ini. Kita semua harus ikut mengawasi,” ujarnya.
Ia menambahkan hal lain yang sebetulnya perlu disampaikan adalah persoalan pembelajaran daring ini sebenarnya bukan hanya soal pulsa. Karena, program bantuan ini tentu hanya akan lebih banyak membantu persoalan masyarakat perkotaan.
“Masih ada hal yang perlu dipikirkan, misalnya apa Pak Menteri sudah memastikan semua guru sudah siap dengan pembelajaran daring, apa semua handphone guru dan siswa di pelosok sudah kompatible dengan pembelajaran daring ini?” pungkasnya. (jawapos)