“Sepanjang syaratnya harus mempunyai BPJS ketenagakerjaan hanya minoritas saja dari tenaga honorer yang dapat subsidi,” kata Titi.
Artinya, jika pemerintah menyaratkan guru honorer harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan maka hanya sedikit yang bakal mendapat subsidi tersebut. Bahkan dirinya sendiri juga tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan sebagai tenaga honorer.
“Saya sendiri juga tidak dapat kalau syaratnya harus punya BPJS ketenagakerjaan karena saya tidak punya,” urainya.
Pemerintah membuka kemungkinan untuk memberikan subsidi gaji kepada guru honorer. Jumlah yang diberikan sama dengan subsidi kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta yaitu Rp600 ribu per bulan.
Menurut Sri Mulyani, pemberian subsidi gaji kepada guru honorer ini tengah dibahas oleh kementerian terkait yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Ada isu guru honorer dimasukkan dalam daftar penerima manfaat, baik yang sudah terdaftar di dalam BP Jamsostek dan saat ini di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun KemenPAN-RB,” kata Sri dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin, (24/8/2020).