25 radar bogor

Gawat, Pendapatan Negara Sudah Merosot Rp130,55 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani didesak kalangan DPR untuk menyelesaikan persoalan defisit BPJS kesehatan tanpa haru membebankan pada rakyat kecil. (Hendra Eka/Jawa Pos)
Menteri Keuangan Sri Mulyani didesak kalangan DPR untuk menyelesaikan persoalan defisit BPJS kesehatan tanpa haru membebankan pada rakyat kecil. (Hendra Eka/Jawa Pos)
Menteri Keuangan Sri Mulyani didesak kalangan DPR untuk menyelesaikan persoalan defisit BPJS kesehatan tanpa haru membebankan pada rakyat kecil. (Hendra Eka/Jawa Pos)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Hingga akhir Juli 2020, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 1.252,42 triliun. Angka ini setara dengan 45,72 persen dari pagu dalam Perpres 72/2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 793,60 triliun. Kemudian, realisasi tranfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) yang sebesar Rp 458,82 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 4,25 persen dibandingkan periode sama tahun lalu atau year-on-year (yoy). Sementara itu, realisasi TKDD turun 3,4 persen yoy.

“Peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 117,04 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy),” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (25/8).

Di sisi lain, realisasi pendapatan negara sebesar Rp 922,25 triliun atau 54,25 persen target APBN-Perpres 72/2020. “Pendapatan negara dan hibah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar negatif 12,37 persen (yoy),” imbuhnya.

Sebagai informasi, pada periode sama tahun lalu, atau hingga Juli 2019, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.052,8 triliun, atau 48,6 persen dari target APBN 2019. Ini berarti, realisasi pendapatan negara hingga Juli 2020 mengalami kontraksi sebesar Rp 130,55 triliun.