JAKARTA-RADAR BOGOR, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menggelar rapat perdana, Selasa (21/7/2020).
Tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ini bertugas merumuskan sejumlah kebijakan, serta memantau dengan seksama perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, tugas Komite salah satunya memantau ketersediaan peralatan uji maupun pengembangan vaksin Covid-19. Selain itu menyiapkan program perekonomian yang bersifat tahun jamak.
“Dalam rapat pertama tadi, kami membahas anggaran pemerintah yang nanti akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, terkait dengan program multi-years tersebut,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Airlangga menuturkan, Komite juga memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang mengikat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
Sementara di level daerah, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
Penanganan Covid-19 di daerah pun dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satgas Penanganan Covid-19.
“Dengan tim terpadu ini, perencanaan dan eksekusi program-program penanganan Covid dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan, keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan terkoordinasi secara maksimal,” jelasnya.
Mengenai pengembangan vaksin di Indonesia, Airlangga menjelaskan telah masuk tahap pengembangan. Perizinan distribusi vaksin juga sedang diurus.
Politikus Golkar itu menambahkan, dalam penanganan Covid-19, pemerintah memperbanyak TLI (Tes, Lacak-Kontak dan Isolasi).
Selain itu, terus melakukan komunikasi publik yang efektif untuk mengampanyekan Protokol Baru. Rapat juga membahas persiapan pelaksanaan Pilkada, khususnya di daerah yang masih zona rawan. (jpg)