BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai membahas rencana penataan kawasan Center for International Forestry Research (Cifor), Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.
Rencananya, selain membangun laboratorium riset sutra alam, ke depan area Cifor seluas 52 hektare (ha) bakal dijadikan Kebun Raya Dua.
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, KLHK memiliki lahan seluas 52 hektar di area Cifor, sehingga nantinya akan diselaraskan dengan program revitalisasi Situ Gede, yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Kolaborasi pembangunan Kebun Raya Bogor Dua dengan penataan kawasan Situ Gede, juga bakal meliputi sejumlah sarana dan infrastruktur. Termasuk jalan raya yang mengarah ke Cifor dan Situ Gede, yang membentang sepanjang 1.9 kilometer (KM).
“Mereka (KLHK) merespon permintaan kita yang mempertanyakan Jalan Cifor statusnya bagaimana,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat ditemui di Pusat Crisis Center Covid-19 Kota Bogor, Selasa (23/6).
Dedie menguraikan, Jalan Cifor memiliki panjang 1,9 kilometer dari arah masuk Terminal Bubulak menuju Hutan Cifor. Jalan itu, masih berstatus aset KLHK.
Dengan pengajuan pengambilan status jalan tersebut, Dedie menyatakan, Pemkot Bogor dapat melakukan penataan pedestrian dan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di area tersebut. Tujuannya, sambung Dedie, untuk menunjang persiapan revitalisasi Situ Gede dan menyiapkan Hutan Cifor sebagai kawasan wisata di Kota Bogor.
“Rencananya di sana akan dibuat juga tempat riset dan fasilitas lainnya. Karena kebetulan kita akan merevitalisasi kawasan Situ Gede menjadi kawasan wisata baru yang lebih representatatif, jadi kita ingin agar ada kolaborasi dalam perencanaannya nanti,” kata Dedie.
Dedie menambahkan, proyek tersebut juga nantinya bakal disisipi dengan pembangunan riset sutra alam melalui program pengembang biakan ulat sutra.
“Ada keinginan bisa mengembangkan sutra Bogor. Salah satu lokasinya di Kebun Raya Bogor Dua ini. Bahkan di sana sudah ada tanaman blueberry, sebagai makanan utama dari ulat sutra ini,” ujarnya.
Saat ini di Kota Bogor ini sendiri tengah fokus melakukan penataan Jalan Raya Cifor.
“Dari ujung Terminal Bubulak sampai Cifor, kita akan tata ulang. Termasuk pembangunna pedestrian, taman, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) ilegal yang melanggar hukum. Bahkan ini sudah menjadi pembicaraan dan akan menjadi pembicaraan lanjutan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Umum KLHK Samidi mengatakan, secara umum pertemuan dengan Pemkot Bogor merupakan pertemuan pendahuluan. Pihaknya juga mengaku masih membahas status jalan, yang memang mesti disesuaikan dengan prosedur pengelolaan barang milik negara.
Samidi mengaku untuk tahap awal, ia bersama Pemkot fokus terhadap penanganan jalan. Bahkan sejumlah skema juga sempat dibahas antar keduanya. Seperti skema pinjam pakai, atau skema hibah Jalan Cifor.
“Tetapi kalau barang milik negara itu yang punya kewenangan adalah Kementerian Keuangan sebagai pengelola, karena KLHK hanya sebagai pengguna. Kemudian prosesnya kita mengikuti prosedur dan diajukan ke Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Pihaknya juga mengaku akan memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan, sebagai bentuk keseriusan terkait kolaborasi.
“Tentu akan kita laporkan kepada Kementerian Keuangan kaitan pertemuan ini. Karena yang berhak mengiyakan barang negara itu Kementerian Keuangan. Dan ini semua akan kita sampaikan segera,” tukasnya.(ded/c)