Data Tak Lengkap Bisa Ditindaklanjuti di SP Online

BOGOR–RADAR BOGOR,Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor, Bambang Ananto Cahyono me­ne­gaskan bahwa adanya beberapa warga atau kepala keluarga (KK) yang mengisi belum terverifikasi, dikarenakan tidak lengkap atau belum clean.

’’Tidak lengkap atau belum clean itu, berbeda maknanya dengan asal-asalan atau tidak valid,” tegasnya dalam klarifikasi tertulis yang diterima Radar Bogor, kemarin.

Menurutnya, jika data pengisi sensus tidak lengkap atau belum clean masih bisa ditindaklanjuti untuk melengkapi pada proses selanjutnya. ’’Sedangkan Asal-asalan itu menunjukkan ke­ti­dakpedulian dan tidak valid adalah data yang salah,” terang Bambang.

Karena itulah, masih rendahnya partisipasi warga yang mengisi sensus penduduk secara online membuat pihaknya terus memperbaiki sistem agar bisa lebih baik lagi.

’’Kami juga mengimbau mas­yarakat untuk ikut me­nyuk­seskan Sensus Penduduk (SP) Online, hal ini terkait dengan capaian atau penduduk yang sudah respons atau mengakses dan mengisi Sensus Penduduk Online yang masih rendah,” tambahnya.

Bambang juga menyampaikan bawha ada informasi yang belum lengkap dalam isian SP Online dan telanjur terkirim ke sistem data SP Online di pusat. ’’Ketidaklengkapan ini bisa disebabkan belum semua anggota keluarga yang terisi datanya sudah telanjur dikirim (submit), yang mengakibatkan datanya dianggap belum ’’clean”,” jelas Bambang.

Berkaitan dengan sosialisasi SP Online, BPS juga audiensi dengan Sekdakot Bogor, Ade Sarip Hidayat, terkait rencana Rakorda Sensus Penduduk (SP) Tahun 2020 di Paseban Sura­wisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (4/3). Pada kesempatan itu, Sekda Ade Sarip mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) menyosialisasikan SP Online.

Sekda menilai SP ini sangatlah penting. Sebab, hasil SP ini menentukan kebijakan pemerintah ke depan. Untuk itu, pihaknya akan membuat target capaian Sensus Penduduk 2020 hingga di wilayah.

’’Tentunya kami sangat mendukung program SP 2020 ini. Kita akan lakukan so­si­alisasi secara masif dengan melibatkan unsur muspida dan instansi vertikal lainnya,” katanya.(*/cr3/b)