JAKARTA-RADAR BOGOR, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat meminta bantuan, perhatian, komitmen dan dukungan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Jabar untuk dapat memperjuangkan dukungan anggaran dari pusat ke Jabar yang proporsional dengan memperhatikan aspek demografi dan luas wilayah.
Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar,” kata Gubernur, dalam acara Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/02/2020) malam.
Menurut Gubernur, Provinsi Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa dan Jawa Timur 38 juta jiwa.
“Dana transfer ke kabupaten/kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp.48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp.48,8 triliun, dan Jatim Rp.54,4 triliun,” ucapnya.
Gubernur mengatakan, kondisi ini terjadi karena jumlah kota/kabupaten di Jabar lebih sedikit, yaitu hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng sebanyak 35, dan Jatim 38 kota/kabupaten, sehingga berpengaruh terhadap besar-kecilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan yang idealnya dari 27 menjadi 40 kota/kabupaten.
“Saat ini jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit yaitu 5.312 dengan jumlah dana desa Rp 5,9 triliun sementara Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp.8,2 triliun sementara Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp.7,6 triliun,” jelasnya.
Gubernur menyatakan bahwa di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi, sedangkan di Jabar karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” tegasnya.
Gubernur menambahkan, Pemdaprov Jabar mengusulkan pemekaran perlu dilakukan sebanyak 21 kota kabupaten/kota, namun usulan daerah otonom baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, masing-masing Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
“Akibat banyak Daerah Otonom Baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung. Tapi DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran,” ujarnya. (Parno)