Ilustrasi Foto Peraturan terbaru yang ditetapkan oleh Kementrian ESDM, perihal pembelian Gas Tabung LPG 3Kg wajib menunjukkan KTP, Kamis (04/01/2024).
BOGOR – RADAR BOGOR, Pemanfaatan elpiji bersubsidi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Untuk itu pemerintah bakal mendistribusikan elpiji 3 Kg secara tertutup pertengahan tahun ini.
Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menuturkan, dengan diterapkannya penyaluran subsidi elpiji secara tertutup, hanya orang miskin yang mendapat subsidi. Masyarakat kategori mampu tidak bisa lagi menggunakan elpiji 3 kg.
”Elpiji 3 kg secara tertutup (penyaluran) hanya untuk masyarakat yang berhak. Kita sedang persiapan subsidi langsung kepada masyarakat,” jelasnya Selasa (14/1/2020).
Djoko melanjutkan, menurut rencana, ada beberapa skema untuk penyaluran subsidi tersebut. Di antaranya, menggunakan kartu atau barcode yang terhubung langsung dengan perbankan.
”Kayak Pertamina itu pakai QR code. Nanti yang beli elpiji 3 kilogram langsung terekam. Misalnya, beli tiga tabung Rp 100.000, nanti langsung transfer ke rekening. Bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin 3 tabung. Kalau lebih, ketahuan ini orang miskin atau enggak,” paparnya.
Menurut Djoko, penyaluran elpiji 3 kg yang tepat sasaran akan menghemat anggaran subsidi elpiji 10 hingga 15 persen. Namun, setelah itu, harga elpiji 3 kg akan menyesuaikan dengan harga pasar seperti elpiji 12 kg. ”Elpiji 12 kilogram, tinggal dibagi 3 atau 4 saja, nanti kita lihat,” tuturnya.
Mengutip laman Pertamina, harga elpiji 12 kg saat ini dibanderol Rp139.000 per tabung atau Rp11.583 per kg. Jika demikian, maka harga elpiji 3 kg menjadi Rp34.749 per tabung tanpa subsidi. Ini naik signifikan ketimbang harga saat ini yang berkisar di Rp18.000 sampai Rp21.000 per tabung.
Terkait rencana penyaluran elpiji 3 kg tersebut, Djoko menyatakan telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Di antaranya, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kemenko PMK.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan teknis penyaluran yang akan digunakan.
”Berbagai sektor terkait sudah setuju untuk elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak,” kata dia.
Djoko menguraikan, sejauh ini uji coba ?penyaluran elpiji telah dilakukan. Kemudian, baru akan diputuskan mekanisme penyaluran subsidi tertutup yang paling tepat.
Dia memprediksi, skema baru penyaluran elpiji bersubsidi itu bisa dimulai pada pertengahan tahun ini. ”Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa kita terapkan,” urainya.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Mohammad Hidayat menambahkan, sejauh ini kapasitas elpiji 3 kg yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 6,9 juta ton per tahun.
Karena itu, skema penyaluran secara tertutup harus dilakukan sehingga subsidi bisa diterima oleh masyarakat yang berhak.
’’Subsidi tidak pada komoditasnya, tapi lebih pada penerima yang berhak,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Bogor, Erik Irawan Suganda menganggap keputusan pemerintah membatasi subsidi elpiji tergolong cukup tepat.
Hanya saja, memang tak bisa langsung diterapkan di awal tahun ini. Setidaknya, kata Erik, penerapan aturan itu harus melewati semester kedua terlebih dahulu.
“Artinya kalau mau diterapkan di semester kedua, sudah bisa. Karena situasi tahun ini memang sedang sulit (termasuk banyak harga barang yang jadi naik), jadi perlu berhati-hati. Semoga situasi bisa membaik di semester kedua,” ungkap lelaki kelahiran 1970 itu, kepada Radar Bogor, kemarin.
Penerapan kata dia, tentu akan berimbas pada pengusaha maupun pedagang, khususnya di bisnis kuliner. Dampaknya bakal terlihat setelah penerapan.
Apalagi, subsidi tersebut hanya akan menyentuh langsung masyarakat miskin.
Erik tak menampik jika selama ini subsidi gas melon kerap disalahgunakan. Untuk itu, perlu juga pengawasan yang ketat dari pemerintah. Tidak sekadar menarik subsidi itu secara bertahap.
“Realitanya memang harga produksi elpiji 3 kilogram sudah sangat tinggi. Makanya dilema juga, kan. Tetapi, pemerintah juga mesti memperhatikan kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah. Jangan sampai terbebani dari hilangnya subsidi itu,” bilangnya. (ken/c6/oki/mam/c)